APBA 2019 Sarat Masalah

"Seperti diketahui, saat ini masyarakat dikejutkan dengan temuan organisasi profesi pengusaha yakni Kamar Dagang dan Industri/KADIN) Aceh yang menguasai proyek di salah satu SKPA dalam proyek pengadaan yang mencapai sekitar Rp 2,8 milyar."
Opini | Hari-hari ini berbagai usaha Pemerintah Aceh untuk menghabiskan anggaran belanja atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 terus menjadi sorotan atau perhatian publik.

Jumlah nominal APBA Perubahan (APBAP) 2019 sebesar Rp 17,327 triliun, sementara itu seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) telah melakukan realisasi anggaran APBA sebesar 57,7 persen atau sekitar lebih Rp 10 triliun dari total anggaran yang sudah di habiskan (belanjakan).

Sementara sisanya ada sekitar Rp 7,3 triliun atau sekitar 43,3 persen yang harus dihabiskan dengan sisa waktu tinggal sekitar satu bulan lagi.

Tapi sayangnya, diakhir tahun anggaran justru terbongkar persoalan, pengeluaran anggaran sarat dengan manipulasi bahkan secara kasat mata pemanfaatan anggaran APBA 2019 terindikasi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kasusnya ada yang sudah tersebar luas ditengah masyarakat seperti pada kasus yang dilakukan dengan menggunakan organisasi profesi tertentu baru-baru ini.

Seperti diketahui, saat ini masyarakat dikejutkan dengan temuan organisasi profesi pengusaha yakni Kamar Dagang dan Industri/KADIN) Aceh yang menguasai proyek di salah satu SKPA dalam proyek pengadaan yang mencapai sekitar Rp 2,8 milyar. Kemarin tiba-tiba ada pembatalan dan berubah item judul pengadaan menjadi pinjam pakai barang dari Pemerintah Aceh untuk KADIN Aceh, "aneh".

Dapat dipastikan ada lagi SKPA lainnya yang dikuasai dan terindikasi ada konspirasi dan sarat dengan kepentingan bisnis/ekonomi antara penguasa dan pengusaha sebagai pemilik modal. Jika ini ditelusuri dapat saja SKPA lainnya juga ada proyek-proyek atas konsiprasi penguasa dan pengusaha terbongkar, dan dapat dipastikan mulai diamankan atau disembunyikan agar tidak terekspose.

Akhir-akhir ini nampak kemesraan dan ada hubungan yang saling menguntungkan terlihat jelas oleh masyarakat. Selalu saja antara pejabat Pemerintah Aceh dan pengusaha selalu bersama, juga dalam berbagai acara seremonial dan momen penting. Ternyata gejala bagi-bagi "kue APBA" semakin terbongkar dan sangat diketahui dalam pantauan masyarakat luas mereka lahap dengan kerakusannya.

Mareka menguasai proyek APBA ditengah kemiskinan rakyat Aceh sekitar 819,44 ribu penduduk yaitu sekitar 5,2 juta penduduk Aceh dan angka pengangguran sekitar 6,20 persen, diatas rata-rata nasional 5,28 persen.

Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 3,9 persen per bulan oktober 2019. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) dengan minyak dan gas (Migas) 3,76 dan tanpa Migas 4,02 (Year on Year), sedangkan PDRB (Q on Q) 1,74 persen dengan Migas dan 1,93 persen tanpa Migas.

Keprihatinan atas kondisi ini sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat, sementara elite penguasa dan pengusaha bagi-bagi kue melalui jatah proyek. Ini adalah dampak dari "kreatifitas olah proyek" yang dibanggakan oleh pengusaha dan organisasi pengusaha/swasta tertentu.

Yang seharusnya pengusaha profesional serta kredibel dan mandiri, tanpa berharap belas kasihan Pemerintah Aceh dengan jatah proyek yang dibagi-bagi dengan pengadaan.

Alangkah baiknya lembaga resmi pemerintah sebagai auditor langsung memeriksa dan masuk, jika ingin tetap dipercaya oleh rakyat. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika benar-benar menghargai rakyat dan ingin tetap dihargai rakyat.

Semuanya telah terang benderang mereka merampok dan menilep uang rakyat secara jor-joran diakhir tahun anggaran sekedar ingin mengejar realisasi penggunaan anggarannya sesuai target, untuk memperkecil sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Para pejabat demikian banyak "lips services" diberbagai acara resmi dihadapan rakyat, bermanis muka, ternyata tetap memiskinkan rakyat menggrogoti anggaran belanja APBA bekerjasama dengan pemilik modal (pengusaha) dengan retorika politiknya. Apakah ingin terus beretorika bahwa, rakyat Aceh miskin tetapi bahagia?

Sangat miris dan naif, hanya mengejar kekayaan dengan cara-cara keserakahan membuat retorika pembenaran yang menyakitkan hati rakyat.

Wallahu'alambissawab..
Wassalamu'alaikum..

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulis**

Penulis: Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si
Juga tayang di media Acehimage.com
loading...

Post a Comment

0 Comments